Workshop Pengembangan Kewirausahaan dalam Sistem Kontrak untuk Kesehatan Masyarakat Yogyakarta, 3-23 Februari 2017

Kegiatan ini merupakan gabungan 3 kali webinar dan 1 kali pertemuan seminar tatap muka yang akan membahas pengembangan kewirausahaan dalam sistem kontrak untuk kesehatan masyarakat. Webinar terbuka untuk umum, namun untuk seminar di Yogyakarta dapat diikuti dengan kontribusi. Program ini akan berlangsung pada 3-23 Februari 2017. Para pembicara yang akan mengisi kegiatan ini, antara lain: Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M. Sc, PhD, DR. dr. Dwi Handono Sulistyo, M. Kes, DR. dr. Trihono, M. Sc,  dan tim PKMK FK UGM. Peserta yang diharapkan bergabung dalam program ini ialah peserta berkelompok (terdiri dari 3 sd 9 orang) yang berasal dari: IAKMI, JKKI, FKM, FK, Poltekkes, Stikes, LSM Kesehatan, Yayasan keagamaan, Lembaga konsultasi kesehatan, anggota CoP Aplikasi Sistem Kontrak di Sektor Kesehatan dan peminat lainnya.

Berbeda dengan tahun 2016, ketentuan (regulasi) tentang penggunaan Dana BOK Non Fisik untuk tahun 2017 diatur tersendiri yaitu melalui Permenkes No. 71 Tahun 2016. Harapannya antara lain agar petunjuk teknis tersebut bisa lebih operasional dan lebih jelas sehingga tidak membuat ragu pelaksana di lapangan. Hal ini antara lain yang menyebabkan penyerapan dana BOK Non Fisik 2016 kurang optimal.

Secara umum, peruntukan dana BOK Bidang Kesehatan Tahun 2017 tidak banyak berubah. Hal yang menarik, selain kontrak tenaga promosi kesehatan di puskesmas, Dana BOK Non Fisik ini dapat digunakan untuk kontrak tenaga fasilitator STBM kabupaten.

Ternyata menurut Nambiar et al (2017), banyak strategi peningkatan mutu pelayanan baik secara global maupun nasional, kurang mempertimbangkan kondisi daerah dan tempat yang terbatas sumber dayanya. Padahal sebagian besar daerah dan tempat di negara berkembang termasuk Indonesia memiliki karakteristik seperti itu. Akibatnya, banyak upaya peningkatan mutu pelayanan tidak mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks demikian, menurut Nambiar et al, seharusnya para pengambil kebijakan dan manajer kesehatan mempertimbangkan 5 elemen. Kelima elemen tersebut adalah (1) berpikir sistem; (2) pendekatan partisipatif; (3) akuntabilitas; (4) berbasis bukti; dan (5) evaluasi inovatif.

Apa yang disampaikan Nambiar et al tersebut masih berupa gagasan besar yang belum operasional. Meskipun demikian semua itu bisa menjadi masukan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Outlook Sinkronisasi RPJMN dan RPJMD 2017 salah satunya menyoroti kebutuhan fasilitator untuk daerah atau pemerintah daerah yang baru saja terpilih (per Desember 2016). Hal tersebut terkait kebutuhan dalam penyusunan RPJMD di tingkat daerah. Menurut peraturan perundang-undangan, seluruh daerah yang baru saja memilih kepala daerahnya, maka 6 bulan pasca dilantik harus menentukan RPJMD-nya. PKMK dan Kementrian Bappenas melalui Direktorat Kebutuhan Gizi dan Masyarakat telah menyelenggarakan webinar pelatihan calon fasilitator pendamping RPJMD – RPJMN Subbidang Kesehatan pada (akhir November-Desember 2015).

Tantangan utama bagi manajer SDM adalah bagaimana pendekatan yang dilakukan dapat berdampak pada kinerja organisasi. Secara klasik, dua pendekatan yang sering dipertentangkan adalah apakah memilih pendekatan berbasis komitmen atau pendekatan berbasis kontrol.

Penyerapan dana BOK untuk tenaga kontrak kesehatan kurang optimal hingga tahun ini. Hal tersebut mengusik dan memancing para pakar, mahasiswa dan pemerhati tenaga kesehatan untuk menggali lebih jauh apa latar belakangnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM berinisiatif menggelar seminar yang membahas hal itu, dengan tema “Seminar Evaluasi Awal Kontrak Tenaga Promoter Kesehatan dengan Dana BOK 2016: Mengapa Penyerapannya Tidak Optimal?”