Pengantar
Dampak Pendidikan Program MPH
Isu ini seringkali mengemuka. Setelah seseorang mengikuti pendidikan Program MPH, apakah ada kontribusinya terhadap penguatan sistem kesehatan di negaranya? Lalu, bagaimana mengukur keberhasilannya? Secara metodologis, pengukuran outcome dan impact dari pendidikan S2 MPH, tidaklah mudah menurut Zwanikken et al (2016). Meskipun demikian, dengan menggunakan mixed method study, upaya tersebut bisa dilakukan.
Hasilnya menunjukkan, ternyata dari sejumlah lulusan program MPH yang berhasil dilacak, mereka memberikan kontribusi nyata di tempat kerjanya, dan secara lebih luas, juga memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan. Bentuknya mulai dari melakukan berbagai inovasi di tempat kerja, hingga memberikan masukan kebijakan untuk kementerian kesehatan setempat.
Meskipun studi ini memiliki keterbatasan, tetapi setidaknya bisa memberikan bukti sekaligus meyakinkan sejumlah pihak yang skeptis dengan program ini.
Selengkapnya dapat disimak di sini.
Kesenjangan Antara Manajemen SDM Stratejik Nasional dengan Implementasinya di Daerah:
Kasus di Tanzania
Mungkin terdengar klasik, tetapi apa yang terjadi di Tanzania seakan mengingatkan kita betapa pentingnya sinkronisasi antara manajemen SDM di level nasional dengan implementasinya di kabupaten. Dalam kasus yang diangkat oleh Ng’ang’a et al (2016), ketidaksinkronan yang terjadi menyebabkan berbagai masalah dalam lingkungan kerja yang berujung pada kekurangan parah jumlah SDM Kesehatan (khususnya perawat dan bidan).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 komponen dasar manajemen SDM stratejik, ternyata tidak semua diimplementasikan dengan baik dan benar di daerah. Kalaupun diimplementasikan, terkesan terfragmentasi sehingga tidak menjadi kesatuan yang utuh. Implementasi di level nasional pun ternyata sama saja seperti itu.
Selengkapnya dapat disimak di sini.
Analisis Politik-Ekonomi SDM Kesehatan
Keberhasilan Ethiopia Mengatasi Masalah SDM Kesehatan
Sudah lama disepakati bahwa untuk mengatasi masalah SDM Kesehatan seperti maldistribusi atau kekurangan tenaga tidak bisa dipecahkan hanya dengan pendekatan teknikal. Untuk itu perlu pendekatan yang lebih komprehensif terutama pendekatan politik dan ekonomi (termasuk di dalamnya pengaruh dari lembaga internasional seperti WHO dan donor agency). Hal penting lainnya adalah bahwa upaya tersebut butuh waktu lama.
Pendekatan politik-ekonomi tersebut dilakukan di Afrika tetapi ternyata hanya sedikit yang berhasil termasuk Ethiopia. Hasil kajian Fieno et al (2016) menunjukkan betapa konsistensi Ethiopia selama lebih dari 20 tahun berhasil mengatasi masalah SDM Kesehatan. Kuncinya adalah kombinasi dari political will yang didukung oleh kapasitas negara yang kuat dan mobilisasi sumberdaya yang memadai.
Keberhasilan Ethiopia ini dapat dijadikan pembalajaran bagi kita yang masih mengalami masalah SDM Kesehatan terutama di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah yang tak diminati.
Selengkapnya dapat disimak di sini.
Strategi Meningkatkan Akuntabilitas
Sistem Kesehatan
Kasus vaksin palsu tak pelak menggerogoti tingkat kepercayaan publik terhadap akuntabilitas sistem kesehatan di Indonesia. Meskipun tindakan cepat telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini termasuk melakukan imunisasi ulang, tetapi tingkat kepercayaan publik tampak belum pulih sepenuhnya. Apalagi masih banyak pihak yang saling menyalahkan bahkan meminta Menteri Kesehatan untuk mundur.
Dalam konteks demikian, paper dari Brinkerhoff yang terbit 13 tahun lalu (2003) menjadi penting dan relevan kembali. Ketika kinerja sistem kesehatan khususnya akuntabilitasnya merosot, perlu segera diambil tindakan cepat dan tegas. Namun, tindakan tersebut harus memiliki konsep dan kerangka analitikal yang jelas sehingga bisa menghasilkan strategi yang tepat.
Paper ini bisa menjadi acuan penting untuk itu. Selengkapnya dapat disimak di: di sini.
Intervensi untuk Menurunkan Kasus Hipertensi: Belajar dari Kenya
Penyakit kardiovaskuler sudah menjadi penyebab kematian utama di Indonesia dan menjadi beban besar bagi Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan yang baru, skrining dan pelayanan untuk hipertensi menjadi salah satu indikatornya. Artinya, kegiatan skrining dan pelayanan hipertensi tersebut akan menjadi kegiatan yang wajib dilakukan terutama di puskesmas.
Dalam hal ini, belum jelas bagaimana strategi yang akan diterapkan puskesmas. Jika mengacu pada Oji Oti et al (2016), di Kenya pernah dilakukan eksperimen implementasi kegiatan tersebut selama 18 bulan dengan melibatkan kader kesehatan. Ada 4 intervensi yang dilakukan yaitu (1) meningkatkan kesadaran akan bahaya hipertensi; (2) meningkatkan akses untuk skrining; (3) memfasilitasi akses untuk pengobatan; dan (4) meningkatkan retensi pelayanan dalam jangka panjang. Para kader diberi insentif sesuai kinerjanya baik berupa voucher maupun uang. Hasilnya cukup memuaskan, tetapi relatif mahal (total biaya intervensi per pasien= US $3205). Eksperimen ini dibiayai oleh the Academic Medical Center Foundation, Amsterdam, the Netherlands.
Terlepas dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan, sebetulnya kita bisa belajar dari berbagai strategi intervensi yang dilakukan dalam eksperimen itu.
Selengkapnya klik di sini.
Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Penguatan Sistem Kesehatan
Kemitraan Pemerintah dan Swasta atau Public-Private Partnership (PPP) makin diterima sebagai alternatif kebijakan untuk memperkuat sistem kesehatan termasuk di Indonesia. Publikasi hasil workshop ini menunjukkan keberhasilan dan pembelajaran dari implementasi PPP tersebut di berbagai negara. Untuk konteks Indonesia, pengalaman dalam Program Sister Hospital NTT misalnya bisa menjadi pembanding. Program tersebut menunjukkan bagaimana PPP diimplementasikan dengan baik oleh RSUD Ende di NTT dengan RS Panti Rapih (milik swasta) di Yogyakarta.
Untuk tahun 2017, Bappenas khususnya Subdit Kesehatan dan Gizi Masyarakat telah mengisyaratkan untuk mengimplementasikan kebijakan PPP tersebut terutama di daerah-daerah yang kapasitas dinas kesehatannya terbatas misalnya daerah pemekaran atau daerah tertinggal. Hal ini untuk menjamin agar anggaran kesehatan dari pusat (APBN) dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh daerah.
Selengkapnya klik di sini.