скачать gta san andreas торрент

2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan 

2.1  Tujuan Pembiayaan45,35

Tujuan pembiayaan kesehatan adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna, berdaya guna dan berkesinambungan untuk menjamin terselenggaranya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

2.2  Sumber Pembiayaan45

(1)   Sumber pembiayaan kesehatan Daerah:

a)      Pemerintah Pusat;

b)      Pemerintah Provinsi;

c)      Pemerintah Daerah;

d)      Bantuan Luar Negeri;

e)      Dunia Usaha, Swasta; dan

f)       Masyarakat;

g)      Sumber lain yang sah.

(2)   Dinas dapat mengakses, menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan terhadap sumber-sumber pembiayaan kesehatan.

(3)   Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk kabupaten/kota dibagi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan fiskal masing-masing daerah.

1. Alokasi

(1)   Pengalokasian dana yang dihimpun dan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pengutamaan upaya pembangunan kesehatan dengan prinsip yang berkelanjutan, efektif dan efisien.

(2)   Alokasi dana yang berasal dari pemerintah dilakukan melalui penyusunan APBD, serta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk kesehatan minimal 10% dari total APBD di luar gaji dengan pembagian yang proporsional untuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

(3)   Anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggaran kesehatan dalam APBD.

(4)   Alokasi anggaran kesehatan untuk pelayanan publik terutama guna:

a)      Pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat kedua;

b)      Pelayanan kesehatan perorangan bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran.

2. Pemanfaatan

(1)   Pemerintah menjamin keterjangkauan dan/atau akses serta mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

(2)   Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan anggaran untuk masyarakat miskin dan tidak mampu atau yang belum memiliki Jaminan Kesehatan, serta membantu pembayaran premi bagi peserta BPJS mandiri Kelas 3 dan membantu melunasi pembayaran premi peserta BPJS mandiri kelas 3 yang menunggak pembayaran preminya.

(3)   Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan anggaran dana cadangan (Sistem Buffer) berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan daerah.

(4)   Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

(5)   Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupaya menyelaraskan dan berpartisipasi dalam pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), minimal 95% dari jumlah penduduk, termasuk jaminan kesehatan yang ada lainnya.46 (Pasal 6 ayat 2)

(6)   Setiap perusahaan wajib memberikan jaminan kesehatan kepada tenaga kerja dan keluarganya.

Pasal 14, Pasal 15 UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial jo pasal 3 PP 86 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Header

Logo MPK