скачать gta san andreas торрент

5. Subsistem Manajemen, Informasi, Dan Regulasi Kesehatan

Manajemen dan informasi kesehatan adalah pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Unsur Utama

1) Administrasi Kesehatan adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Riau.

2) Informasi Kesehatan adalah hasil pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan di Provinsi Riau.

3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan adalah hasil penelitian dan pengembangan yang merupakan masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan di Provinsi Riau.

4) Hukum Kesehatan adalah peraturan perundang-undangan kesehatan yang dipakai sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Riau.

Prinsip

(1)   Administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dan kebijakan dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan serta dukungan kejelasan adanya:

a. Hubungan administrasi dengan berbagai sektor atau unit kesehatan lainnya;

b. Kesatuan koordinasi dari berbagai jenjang administrasi lainnya; dan

c. Pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab.

(2)   Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan baik yang berasal dari sektor kesehatan maupun dari berbagai sektor pembangunan lain, yang tersedia secara akurat, cepat, dan tepat waktu untuk mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.

(3)   Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran.

(4)   Dalam melaksanakan upaya kesehatan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan haruslah berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur baku yang diakui dan tidak bertentangan dengan etika, moral, agama serta digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

(5)   Pengembangan Hukum Kesehatan meliputi upaya penyusunan regulasi serta harmonisasi hukum, sosialisasi dan advokasi hukum kepada aparatur kesehatan dan masyarakat guna menjamin terwujudnya kepastian, keadilan dan manfaat hukum bagi semua pihak.

(6)   Prinsip penyelenggaraan manajemen kesehatan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Daerah di masing-masing tingkat administrasi.

1. Informasi Kesehatan

Informasi kesehatan merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan di bidang kesehatan.

(1)   Dinas menyelenggarakan:

a. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terpadu meliputi sarana pelayanan pemerintah, dan swasta termasuk lintas batas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) Skala Provinsi.66(Pasal 26)

(2)   Dinas kesehatan kabupaten/kota melaporkan kepada Dinas:

a)      Kejadian Luar Biasa dalam waktu 1×24 jam (Laporan W1);

b)      Informasi penyakit berpotensi wabah (Laporan W2).

(3)   Rumah Sakit melaporkan laporan kegiatannya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kedudukannya dengan tembusan kepada Dinas.

(4)   Semua informasi yang diterima dari Provinsi, Kabupaten dan Kota selanjutnya menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan kesehatan.

Perencanaan

(1)   Arah perencanaan kesehatan Daerah menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau.

(2)   Arah perencanaan kesehatan Daerah dititikberatkan untuk:

a)   Memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama di pedesaan;

b)   Mengantisipasi penggunaan bahan kimia dalam industri pertanian yang berdampak pada kesehatan;

c)   Menyesuaikan fasilitas pelayanan kesehatan dengan standar yang diminta oleh kebijakan jaminan kesehatan nasional;

d)   Meningkatkan pemantauan dan pengendalian terhadap masuknya sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan.

Pengelolaan informasi kesehatan terdiri dari:

(1)   Puskesmas bertanggung jawab atas pengelolaan data kesehatan di wilayah kerjanya;

(2)   Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pengelolaan data kesehatan tingkat kota;

(3)   Setiap fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan data kegiatan secara periodik kepada Dinas Kesehatan;

(4) Dinas Kesehatan menyediakan sistem terintegrasi agar terjadi proses analisis yang otomatis dan menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.

Data Kesehatan/Informasi Kesehatan

(1)   Setiap fasilitas kesehatan perorangan/masyarakat, tingkat pertama/kedua, milik pemerintah/swasta menghasilkan data kegiatan pelayanan.

(2)   Dinas Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyampaian laporan data kegiatan secara periodik kepada Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan di Kabupaten/Kota.

(3)   Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan menyediakan sistem terintegrasi agar terjadi proses analisis yang otomatis dan menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan.

(4)   Dinas Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyiapan format data kesehatan yang harus diisi oleh setiap fasilitas kesehatan secara terintegrasi.

(5)   Dinas Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberian penghargaan dan sanksi terhadap fasilitas kesehatan yang patuh dan tidak patuh.

(6)   Permintaan data kesehatan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi harus melalui Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Kesehatan di Kabupaten/Kota.

2. Manajemen Kesehatan

Manajemen kesehatan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, penganggaran, kelembagaan, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Tujuan

Tujuan Subsistem Manajemen Kesehatan adalah terselenggaranya fungsi-fungsi manajemen kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna, yang didukung oleh sistem informasi yang terpadu dan terintegrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hukum kesehatan, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Perencanaan

Perencanaan terdiri dari:

a. Sistem Kesehatan Provinsi Riau menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. Sistem Kesehatan Provinsi Riau menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Kesehatan;

c. Sistem Kesehatan Provinsi Riau menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan Bidang Kesehatan;

d. Sistem Kesehatan Provinsi Riau menjadi acuan dalam penyusunan program pada rencana strategis Dinas;

e. Sistem Kesehatan Provinsi Riau menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan pada rencana kerja tahunan Dinas.

Tahapan perencanaan kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Strategis Dinas setiap 5 (lima) tahun yang berisi:

1)      Tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun;

2)      Program kesehatan untuk mencapai tujuan tersebut;

3)      Target tahunan; dan

4)      Kegiatan tahunan untuk mencapai target tersebut.

b. Rencana Strategis Organisasi Dinas berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengikuti periodisasi masa jabatan Gubernur;

d. Rencana Strategis Dinas merupakan harmonisasi dari:

1)      Sistem Kesehatan Provinsi Riau;

2)      Visi dan Misi program calon Gubernur;

3)      RPJMD.

Pengorganisasian

Pengorganisasian terdiri dari:

a. Dinas sebagai institusi penyelenggara Sistem Kesehatan Provinsi Riau;

b. Dinas adalah penanggungjawab pelaksanaan otonomi daerah bidang kesehatan di Daerah;

c. Rumah Sakit kelas D dan kelas C, klinik utama, praktik dokter spesialis dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat adalah pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tingkat kedua;

d. Rumah sakit kelas B dan kelas A, adalah pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tingkat ketiga;

e. Apotek, laboratorium klinik, klinik radiologi, klinik fisioterapi merupakan penunjang pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama, kedua dan ketiga;

f. Puskesmas adalah pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama milik Daerah;

g. Klinik pratama, praktek dokter adalah pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama milik swasta;

h. Penambahan jenis fasilitas pelayanan kesehatan lainnya ditetapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan;

i. Puskesmas selain sebagai pelaksana pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama, juga berperan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama.

Penggerakan

Penggerakan terdiri dari:

a. Puskesmas bertanggung jawab menggerakkan UKP dan UKM di wilayah kerjanya;

b. Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus bidang kesehatan bertanggung jawab menggerakkan Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota.

c. Dinas bertanggung jawab menggerakkan Sistem Kesehatan Provinsi Riau.

Penganggaran

Penganggaran adalahsebagai berikut:

a. Anggaran Dinas bersumber dari APBD Provinsi, dan APBN;

b. Anggaran RSUD bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah;

c. Anggaran Puskesmas bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah;

d. Fasilitas pelayanan kesehatan perorangan milik masyarakat/ swasta dapat diberikan hibah dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelembagaan

Kelembagaan terdiri dari:

a. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah;

b. RSUD Provinsi adalah unit kerja non struktural yang berkedudukan di bawah kepala Dinas, yang berstatus PPK BLUD;

c. Puskesmas adalah unit kerja non struktural yang berkedudukan di bawah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang berstatus PPK BLUD;

d. Penambahan unit kerja non struktural yang berkedudukan di bawah Kepala Dinas ditetapkan oleh Gubernur.

Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah sebagai berikut:

a. Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis koordinasi dengan seluruh pelaksana pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka sinkronisasi target, monitoring pelaksanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan;

b. Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat;

c. Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengkoordinasian pengumpulan data kesehatan dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai dasar untuk pengukuran kinerja, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;

Evaluasi

a. Evaluasi merupakan proses membandingkan hasil dengan rencana dan memberikan saran untuk penyempurnaan proses perencanaan berikutnya.

b. Dinas melakukan evaluasi program setiap tahun dengan membandingkan hasil tahun berjalan terhadap target program yang disebut kinerja pencapaian program.

c. Apabila terdapat kesenjangan, maka dilakukan perbaikan pada rencana kegiatan tahun berikutnya.

d. Evaluasi diselenggarakan oleh bagian/satuan kerja yang mempunyai tugas untuk perencanaan dan penganggaran.

e. Evaluasi dapat dilakukan melalui proses penelitian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang kompeten serta dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Header

Logo MPK