скачать gta san andreas торрент

2. Sistem Rujukan59

(1) Upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu, berkesinambungan, dan paripurna melalui sistem rujukan.

(2) Rujukan di bidang upaya kesehatan perorangan dalam bentuk pengiriman pasien, spesimen, dan pengetahuan tentang penyakit dengan memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya, serta rujukan di bidang upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2.1.Sistem Rujukan Kesehatan Perorangan59

(Pasal 3)

(1)   Sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan secara berjenjang berdasarkan kompetensi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia, yang melibatkan semua fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan masyarakat/swasta.

(2)   Khusus untuk sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan bagi ibu hamil dan bersalin diselenggarakan berjenjang dari FKTP ke Puskemas PONED 24 Jam, lalu ke RS PONEK 24 Jam baik milik pemerintah maupun masyarakat/swasta.

(3)   RS Swasta melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan dapat pula menjadi rujukan bagi pelayanan kesehatan lainnya.

(4)   Semua fasilitas kesehatan rujukan harus terakreditasi sesuai dengan kelasnya.

(5)  RS Pemerintah dan Swasta wajib menerima pasien rujukan dan /atau kasus gawat darurat tanpa melihat status dan latar belakang termasuk status keikutsertaan dalam jaminan kesehatan, serta menanganinya sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.

(6)   RS Pemerintah dan Swasta wajib menyediakan tempat tidur Kelas 3 dalam jumlah yang memadai.

(7)  Pembiayaan untuk kasus rujukan bagi peserta BPJS dibebankan kepada BPJS; bagi pasien yang tidak tercakup dalam skema jaminan kesehatan dibebankan kepada yang bersangkutan, dan bagi masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam PBI dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(8) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyediakan Rumah Tunggu atau Rumah Singgah di Kota Pekanbaru bagi ibu hamil dengan risiko tinggi yang harus ditangani di RS Rujukan Provinsi, dan bagi pasien PTM yang membutuhkan pengobatan rutin di RS Rujukan Provinsi; serta bagi pasien yang menunggu jadwal operasi.

(9) Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis upaua memfasilitasi tersedianya pelayanan transportasi rujukan medis dari puskesmas.

(10)  Dinas berwenang untuk menata, mengarahkan, dan mengawasi sistem rujukan kesehatan perorangan.

2.2. Sistem Rujukan Kesehatan Masyarakat51

(Pasal 41)

(1)   Sistem rujukan pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan secara berjenjang dari desa/kelurahan, puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi.

(2)   Dinas dalam penerimaan rujukan pemeriksaan sampel makanan minuman dan lingkungan yaitu tanah, air, udara, dan spesimen lainnya, secara teknis dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Kesehatan.

(3)   Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta berkewajiban melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan berkordinasi dengan Dinas.

2.3. Sistem Rujukan untuk Kepentingan Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan60

(Pasal 25)

(1)   Sistem rujukan untuk kepentingan pendidikan kedokteran dan kesehatan diselenggarakan secara khusus yaitu dari semua fasilitas kesehatan langsung ke rumah sakit pendidikan.

(2)   Rumah sakit pendidikan dapat menerima pasien yang menjadi kewenangan FKTP untuk kepentingan pendidikan kedokteran dan kesehatan.

(3)   Penyelenggaraan sistem rujukan untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan dapat dibiayai oleh BPJS.

Header

Logo MPK