скачать gta san andreas торрент

1.23 Upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Pernyakit Tidak Menular58

(a)   Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi.

(b)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit tidak menular.

(c)    Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, dan obat, dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit tidak menular.

(d)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pemberantasan dan pengendalian penyakit berdasarkan penelitian dan pembuktian kejadian

(e)   Upaya pencegahan, penanganan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan, menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan bagi individu atau masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(f)     Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan surveilans faktor risiko, registrasi penyakit, dan surveilans kematian dan bertujuan untuk memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular.

(g)   Upaya pencegahan, penanganan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan.

(h)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar tentang faktor risiko penyakit tidak menular yang mencakup seluruh fase kehidupan.

(i)     Manajemen pelayanan kesehatan penyakit tidak menular meliputi keseluruhan spektrum pelayanan baik peningkatan kesehatan, pencegahan, menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta dikelola secara profesional sehingga pelayanan kesehatan penyakit tidak menular tersedia, dapat diterima, mudah dicapai, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat yang dititikberatkan pada deteksi dini dan pengobatan penyakit tidak menular.

(j)     Standar pelayanan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit tidak menular berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(k)    Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular.

(1)   Surveilans

(a)   Dinas bersama sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta wajib menyelenggarakan kegiatan surveilans kesehatan terpadu di daerah.

(b)   Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan surveilans dan sistem kewaspadaan dini terhadap kemungkinan KLB, wabah, dengan meningkatkan jejaring lintas program dan lintas sektoral secara berjenjang dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan.

(c)    Dinas dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait di daerah lintas batas dalam penyelenggaraan surveilans.

(d)   Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan surveilans terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

(e)   Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat dan swasta.

(f)     Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan, mengumumkan penyebaran jenis penyakit yang berpotensi menular dalam waktu singkat dan pelaksanaan surveilans.

(2)   Penanggulangan Wabah

(a)   Upaya penanggulangan wabah meliputi:

-        Penyelidikan epidemiologis;

-        Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;

-        Pencegahan dan pengebalan;

-        Pemusnahan penyebab penyakit;

-        Penanganan jenazah akibat wabah;

-        Penyuluhan kepada masyarakat;

-        Upaya penanggulangan lainnya.

(b)   Standar upaya penanggulangan wabah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(c)    Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penanggulangan wabah.

Header

Logo MPK