скачать gta san andreas торрент

1.22 Upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Penyakit Tidak Menular35

(Pasal 152)

a. Upaya Pencegahan, Pengendalian, dan Pemberantasan Pernyakit Menular57

(1)   Penyelenggaraan

(a)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.

(b)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab menyediakan sarana, prasarana, obat, dan vaksin dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.

(c)    Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dalam pemberantasan dan pengendalian penyakit berdasarkan penelitian dan pembuktian kejadian.

(d)   Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan melalui kegiatan peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan bagi individu atau masyarakat.

(e)   Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

(f)     Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan berbasis wilayah.

(g)   Pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilakukan oleh Dinas dan jajarannya, bekerja sama dengan OPD dan instansi lain yang terkait, sarana kesehatan pemerintah dan swasta, LSM, dan masyarakat.

(h)   Upaya pencegahan pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(i)     Standar pelayanan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(j)     Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular.

b. Imunisasi

(a)   Setiap bayi dan anak berhak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai peraturan perundang-undangan.

(b)   Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak serta mengeluarkan sertifikat atau surat keterangan bagi bayi atau anak yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

(c)    Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi wajib yang aman, bermutu, efektif, terjangkau dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular yang dapat dicegah dengan melalui imunisasi (PD3I).

(d)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular beserta akibat yang ditimbulkannya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku sehat dan mencegah terjadinya penyakit menular beserta akibat yang ditimbulkan.

(e)   Dinas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan imunisasi.

c. Wabah atau KLB

(a)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat melakukan upaya penanggulangan keadaan wabah atau KLB.

(b)   Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam penyediaan dana, sarana, dan prasarana dalam penanggulangan KLB.

(c)    Penentuan wilayah dalam keadaan wabah dan KLB dan upaya penanggulangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d)   Penanganan KLB penyakit dikoordinasikan oleh Dinas bekerja sama dengan OPD dan instansi terkait pemerintah dan swasta.

(e)   Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta wajib menerima korban KLB tanpa melihat status dan latar belakang termasuk status keikutsertaan dalam jaminan kesehatan, serta menanganinya sesuai dengan prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.

(f)     Dalam pelaksanaan penanggulangan wabah dan KLB, tenaga kesehatan yang berwenang dapat memeriksa tempat-tempat yang dicurigai berkembangnya vektor dan sumber penyakit lain.

(g)   Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan wajib menerima rujukan spesimen terkait kasus KLB sesuai dengan kemampuan sarananya.

(h)   Pembiayaan kasus-kasus rujukan dibebankan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Header

Logo MPK