скачать gta san andreas торрент

1.1. Pelayanan Kesehatan

1.1.1. Upaya Kesehatan Primer

Upaya Kesehatan Primer terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer.

a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Primer (PKPP)45

(Lampiran Nomor 170)

Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.

(1)   Sarana utama PKPP terdiri dari:

a)      Puskesmas;

b)      Klinik pratama;

c)      Praktek dokter/dokter gigi;

d)      Praktek perawat/home care;

e)      Praktek bidan;

f)       Praktek fisioterapis;

g)      Pengobatan tradisional, alternatif dan komplementer yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatnya;

h)      Sarana pelayanan bergerak (ambulatory).

(2)   Sarana Penunjang PKPP terdiri dari:

a)      Unit farmasi puskesmas;

b)      Laboratorium klinik;

c)      Radiologi;

d)      Apotek;

e)      Toko obat; dan

f)       Optik.

(3)   Tugas PKPP adalah melaksanakan UKP Tingkat Pertama.

(4)   Dalam melaksanakan UKP Tingkat Pertama, puskesmas wajib memberikan pelayanan dalam 24 jam setiap hari.

(5)   Perizinan PKPP adalah:

a)      Puskesmas dan Klinik Pratama diterbitkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan;

b)      Sarana Kesehatan Tingkat Pertama lainnya diterbitkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan.

(6)   Pembiayaan PKPP milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berasal dari:

a)      Belanja Modal: APBD Kabupaten/Kota/APBD Provinsi/APBN/ Hibah/Bantuan Luar Negeri;

b)      Belanja Operasional: APBD Kabupaten/Kota, BPJS.

(7)   Pembiayaan PKPP milik masyarakat/swasta:

a)      Masyarakat/swasta;

b)      Hibah.

(8)   Tenaga Kesehatan PKPP terdiri dari:

a)      Dokter/dokter gigi;

b)      Perawat;

c)      Bidan;

d)      Fisioterapis;

e)      Ahli gizi;

f)       Tenaga kefarmasian, meliputi apoteker, analis farmasi, atau asisten apoteker;

g)      Analis kesehatan;

h)      Perekam medis;

i)        Radiografer;

j)        Refraksionis.

(9)   Hubungan Kerja PKPP:

a)      Pembinaan dan supervisi teknis administrasi dan manajemen PKPP dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan;

b)      Pembinaan dan supervisi teknis medis dan penunjang medis PKPP dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan (UPT RSUD Kabupaten/Kota)

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Primer (PKMP)45

(Lampiran Nomor 179)

Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan:

(1)   Sarana Pelaksana PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Pos UKM Desa/Kelurahan.

(2)   Lembaga PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan adalah Unit Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

(3)   Tugas PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan adalah:

a. Melaksanakan PKMP di wilayah desa/kelurahan; b. Melaksanakan surveilans, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang.

(4)   Perizinan PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan dikeluarkankan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesehatan.

(5)   Pembiayaan PKMP di Tingkat Desa berasal dari:

a. Belanja Modal: APB Desa/APBD/Hibah; dan b. Belanja Operasional: APB Desa/APBD.

(6)   Pembiayaan PKMP di Tingkat Kelurahan berasal dari:

a. Belanja Modal: APBD/Hibah; dan b. Belanja Operasional: APBD

(7)   Tenaga Kesehatan PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari:

a. Perawat; b. Bidan; c. Tenaga D3 Kesehatan Masyarakat (Penyuluh Kesehatan, Sanitarian).

(8)   Hubungan Kerja PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan:

a. Pembinaan dan supervisi teknis Pos PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Puskesmas; b. Kinerja Pos PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan merupakan bagian dari kinerja Jaringan UKM Desa/Kelurahan se- Kecamatan. c. Koordinator jaringan PKMP se-Kecamatan adalah Puskesmas.

(9)   Pelaksanaan PKMP oleh Tenaga Kesehatan PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan dapat melibatkan LSM.

(10)  Pelaksanaan PKMP oleh Tenaga Kesehatan PKMP di Tingkat Desa/Kelurahan:

a. Dapat dilakukan di luar jam kerja dan atau hari kerja; b. Didukung oleh sumber daya yang memadai berupa pembiayaan, logistik, dan sarana-prasarana.

PKMP di Tingkat Kecamatan:

(1)   Sarana pelaksana PKMP di Tingkat Kecamatan adalah Puskesmas.

(2)   Lembaga PKMP di Tingkat Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

(3)   Tugas PKMP di Tingkat Kecamatan adalah:

a. Melaksanakan PKMP di wilayah kerja puskesmas/kecamatan; b. Menerima dan menindaklanjuti rujukan dari PKMP Desa/Kelurahan; d. Melaksanakan surveilans, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang.

(4)   Perizinan PKMP di Tingkat Kecamatan diterbitkan Bupati/Walikota.

(5)   Pembiayaan PKMP di Tingkat Kecamatan berasal dari:

a. Belanja Modal: APBD b. Belanja Operasional: APBD.

(6)   Tenaga Kesehatan PKMP di Tingkat Kecamatan terdiri dari:

a. Perawat (Sarjana Keperawatan); b. Bidan; c. Tenaga Kesehatan Masyarakat (Sarjana Kesehatan Masyarakat, Penyuluh Kesehatan, Sanitarian).

(7)   Hubungan Kerja PKMP di Tingkat Kecamatan:

a. Pembinaan dan supervisi teknis Pos PKMP di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menangani urusan kesehatan; b. Kinerja Pos PKMP di Tingkat Kecamatan merupakan bagian dari kinerja Jaringan UKM Kecamatan se- Kabupaten/Kota. c. Koordinator jaringan PKMP se-Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menangani urusan kesehatan.

(8)   Tenaga Kesehatan PKMP di Tingkat Kecamatan terdiri dari:

a. Sarjana Keperawatan; b. Bidan; c. Sarjana Kesehatan Masyarakat.

(9)   Pelaksanaan UKM oleh Tenaga Kesehatan PKMP di Tingkat Kecamatan dapat melibatkan LSM.

(10)  Pelaksanaan UKM oleh Tenaga Kesehatan PKMP di Tingkat Kecamatan:

a. Dapat dilakukan di luar jam kerja dan atau hari kerja; b. Didukung oleh sumber daya yang memadai berupa pembiayaan, logistik, dan sarana-prasarana.

1.1.2. Upaya Kesehatan Sekunder

Upaya kesehatan sekunder adalah upaya kesehatan rujukan lanjutan, yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder.

a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Sekunder (PKPS)45

(Lampiran Nomor 187)

Pelayanan kesehatan perorangan sekunder adalah pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer, yang meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan serta dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk.

(1)   Sarana utama PKPS terdiri dari:

a)      Rumah Sakit setara kelas C dan D milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Masyarakat, dan Swasta;

b)      Praktek Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;

c)      Praktek Perawat Spesialis (home care);

d)      Klinik Utama.

(2)   Sarana penunjang PKPS terdiri dari:

a)      Instalasi farmasi rumah sakit;

b)      Laboratorium klinik;

c)      Radiologi;

d)      Apotek;

e)      Rehabilitasi medik;

f)       Optik.

(3)   Rumah Sakit setara kelas C dan D milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masyarakat/swasta wajib menyediakan tempat tidur Kelas 3 sesuai kebutuhan.

(4)   Rumah Sakit setara kelas C dan D milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyediakan bangsal khusus dan/atau tempat tidur untuk ODGJ dan pasien dengan kasus narkoba.

(5)   Tugas PKPS adalah melaksanakan UKP Tingkat Kedua.

(6)   Perizinan PKPS diterbitkan oleh:

a)      Bupati/Walikota atas rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan untuk Rumah Sakit dan Klinik Utama;

b)      Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan untuk Sarana PKPS yang lain.

(7)   Pembiayaan PKPS milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berasal dari:

a)      Belanja Modal: APBD/APBD Provinsi/APBN/ Hibah/Bantuan Luar Negeri;

b)      Belanja Operasional: APBD Kabupaten/Kota, BPJS.

(8)   Pembiayaan PKPS milik masyarakat/swasta:

a)      Masyarakat/swasta;

b)      Hibah;

c)      BPJS dan perusahaan asuransi kesehatan lainnya.

(9)   Tenaga Kesehatan PKPS terdiri dari:

a)      Dokter spesialis/dokter gigi spesialis

b)      Dokter/dokter gigi;

c)      Perawat;

d)      Bidan;

e)      Fisioterapis;

f)       Ahli gizi;

g)      Tenaga kefarmasian, meliputi apoteker, analis farmasi, atau asisten apoteker;

h)      Analis kesehatan;

i)        Perekam medis;

j)        Radiografer;

k)      Refraksionis.

(10)        Hubungan Kerja PKPS:

a) Pembinaan dan supervisi teknis administrasi dan manajemen PKPS dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang menangani Kesehatan;

b) Pembinaan dan supervisi teknis medis dan penunjang medis PKPS dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang menangani UKP.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sekunder (PKMS)45

(Lampiran Nomor 193)

Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan serta didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier.

PKMS dilaksanakan pada Tingkat Kabupaten/Kota.

(1)   Sarana utama PKMS adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan.

(2)   Sarana penunjang PKMS adalah:

a)      Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten/Kota;

b)      Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; dan

(3)   Lembaga PKMS adalah Bidang-bidang pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan.

(4)   Tugas PKMS adalah:

a)      Menerima dan menindaklanjuti rujukan dari PKMP Kecamatan;

b)      Melaksanakan surveilans, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang;

c)      Memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan.

(5)   Pembiayaan PKMS berasal dari:

a)      Belanja Modal: APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, Hibah/Bantuan Luar Negeri.

b)      Belanja Operasional: APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi/APBN/ Hibah/Bantuan Luar Negeri.

(6)   Tenaga Kesehatan PKMS terdiri dari:

a)      Dokter diutamakan berpendidikan S2 Kesehatan Masyarakat;

b)      Perawat diutamakan berpendidikan S1/S2 Keperawatan;

c)   Tenaga kesehatan masyarakat diutamakan berpendidikan S2 meliputi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan, Sanitarian, Epidemiolog, Entomolog; dan

d)      Petugas gizi diutamakan berpendidikan S1/S2 Gizi Masyarakat.

(7)   Hubungan Kerja PKMS:

a)  Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan di Provinsi Riau melakukan supervisi dan pembinaan terhadap PKMS di Kabupaten/Kota;

b)  Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan di Provinsi Riau mengkoordinasikan pengelolaan target kinerja PKMS se-Provinsi Riau.

(8)   Pelaksanaan UKM  oleh Tenaga Kesehatan PKMS di Tingkat Kabupaten/Kota:

a)  Dapat dilakukan di luar jam kerja dan atau hari kerja;

b)  Didukung oleh sumber daya yang memadai berupa pembiayaan, logistic, dan sarana-prasarana.

1.1.3.      Upaya Kesehatan Tersier

Upaya kesehatan tersier adalah upaya kesehatan rujukan unggulan yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier.

a. Pelayanan Kesehatan Perorangan Tersier (PKPT)45

(Lampiran Nomor 198)

Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan di bawahnya, dan dapat merujuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan yang merujuk.

(1) Sarana utama PKPT terdiri dari:

a)      Rumah Sakit minimal setara kelas B milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, Masyarakat, dan Swasta;

b)      Praktek Dokter Sub-Spesialis/Dokter Gigi Sub-Spesialis;

c)      Klinik Utama Sub-Spesialis.

(2) Sarana penunjang PKPT terdiri dari:

a)      Instalasi farmasi rumah sakit;

b)      Laboratorium klinik;

c)      Radiologi;

d)      Apotek;

e)      Rehabilitasi medik;

f)       Optik.

(3)   Tugas PKPT adalah melaksanakan UKP Tingkat Ketiga.

(4)   Rumah Sakit setara kelas B milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat/swasta wajib menyediakan tempat tidur Kelas 3 sesuai kebutuhan.

(5)   Perizinan PKPT diterbitkan oleh:

a)      Gubernur atas rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan di Provinsi Riau untuk Rumah Sakit dan Klinik Utama setara kelas B;

b)      Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang menangani Kesehatan untuk Sarana PKPT yang lain.

(6)   Pembiayaan PKPT milik Pemerintah Daerah berasal dari:

a)      Belanja Modal: APBD Provinsi/APBN/ Hibah/Bantuan Luar Negeri;

b)      Belanja Operasional: APBD Provinsi, BPJS.

(7)   Pembiayaan PKPT milik masyarakat/swasta:

a)      Masyarakat/swasta;

b)      BPJS dan perusahaan asuransi kesehatan lainnya; dan

c)      Hibah.

(8)   Tenaga Kesehatan PKPT terdiri dari:

a)      Dokter sub-spesialis/dokter gigi sub-spesialis

b)      Dokter spesialis/dokter gigi spesialis

c)      Dokter/dokter gigi;

d)      Perawat;

e)      Bidan;

f)       Fisioterapis;

g)      Ahli gizi;

h)      Tenaga kefarmasian, meliputi apoteker, analis farmasi, atau asisten apoteker;

i)        Analis kesehatan;

j)        Perekam medis;

k)      Radiografer;

l)        Refraksionis.

(9)   Hubungan Kerja PKPT:

a) Pembinaan dan supervisi teknis administrasi dan manajemen PKPT dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang menangani Kesehatan dan Kementerian yang menangani Kesehatan;

b) Pembinaan dan supervisi teknis medis dan penunjang medis PKPT dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Kesehatan (UPT RSUD Provinsi).

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tersier (PKMT)45

(Lampiran Nomor 204)

Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional, serta melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan masyarakat dan penapisan teknologi dan produk teknologi yang terkait.

PKMT dilaksanakan pada Tingkat Provinsi.

(1)   Sarana utama PKMT adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan.

(2)   Sarana penunjang PKMT adalah:

a)      Laboratorium Kesehatan Masyarakat Provinsi;

b)      Instalasi Farmasi Provinsi Riau (pengelola buffer stock).

(3)   Lembaga PKMT adalah Bidang-bidang pada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan.

(4)   Tugas PKMT adalah:

a)      Menerima dan menindaklanjuti rujukan dari PKMS Kabupaten;

b)      Melaksanakan surveilans, pencatatan, dan pelaporan secara berjenjang;

c)      Memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan; dan

d)      Melakukan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan masyarakat dan penapisan teknologi dan produk teknologi yang tekait.

(5)   Pembiayaan PKMT berasal dari:

a)      Belanja Modal: APBD Provinsi, APBN, Hibah/Bantuan Luar Negeri.

b)      Belanja Operasional: APBD Provinsi/APBN/ Hibah/Bantuan Luar Negeri.

(6)   Tenaga Kesehatan PKMT terdiri dari:

a)      Dokter diutamakan berpendidikan S2/S3 Kesehatan Masyarakat;

b)      Perawat diutamakan berpendidikan S2/S3 Keperawatan;

c)   Tenaga kesehatan masyarakat diutamakan berpendidikan S2/S3 meliputi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Penyuluh Kesehatan, Sanitarian, Epidemiolog, Entomolog; dan

d)      Petugas gizi diutamakan berpendidikan S2/S3 Gizi Masyarakat.

(7)   Hubungan Kerja PKMT:

a)      Kementerian yang menangani Urusan Kesehatan melakukan supervisi dan pembinaan terhadap PKMT di Provinsi Riau;

b)      Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Urusan Kesehatan mengkoordinasikan pengelolaan target kinerja PKMS se-Daerah.

(8)   Pelaksanaan UKM oleh Tenaga Kesehatan PKMT di Tingkat Provinsi:

a)      Dapat dilakukan di luar jam kerja dan atau hari kerja;

b)     Didukung oleh sumber daya yang memadai berupa pembiayaan, logistic, dan sarana-prasarana.

Header

Logo MPK