скачать gta san andreas торрент

II. MATERI MUATAN

a. BAB I PENDAHULUAN

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakanlah program pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan Sistem Kesehatan Nasional (selanjutnya disingkat SKN) yang tangguh. Di Indonesia SKN telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 sebagai acuan dalam penyusunan berbagai kebijakan, pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan kesehatan.

Dalam pembangunan kesehatan, Indonesia menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis ditandai dengan berlakunya berbagai regulasi penyelenggaraan kepemerintahan, antara lain, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan secara global terjadi perubahan iklim dan upaya percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga diperlukan penyempurnaan dalam pengelolaan kesehatan.

Sebagai negara yang menganut model desentralisasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah, peraturan secara khusus dapat mempertegas tugas dan tanggung jawab kewenangan daerah namun tetap sinkron dengan peraturan diatasnya yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai “payung hukum”. Urgensi diperlukannya peraturan tentang sistem kesehatan di daerah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional lampiran nomor 465 bahwa perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan besar di daerah harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Header

Logo MPK