скачать gta san andreas торрент

C. PENYELENGGARAAN SISTEM KESEHATAN

1. Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Provinsi Riau

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terjadinya peningkatan kinerja sistem kesehatan telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat di Provinsi Riau antara lain:

  • Angka Kematian Bayi (AKB) telah mencapai 7.8 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan dapat dilihat bahwa jumlah kematianbayi pada tahun 2016 mengalami penurunan hingga 1% menjadi 7,8% dibandingkandengan tahun 2015 (8,81%).20
  • Penurunan Angka Kematian Ibu dari 106,90 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 101,90 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016.20
  • Selama periode tahun 2010-2016, Riau telah berhasil meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) saat lahir sebesar 0,82 tahun. Rata-rata UHH Provinsi Riau tumbuh sebesar 0,19% per tahun. UHH Provinsi Riau pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya menjadi 70,97%;20
  • Terjadi peninigkatan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 1.03%  pada akhir tahun 2015 menjadi sebesar 1,10% pada tahun 2016.20

Meskipun terjadi peningkatan status kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, namun masih belum seperti yang diharapkan. Dari perspektif sistem kesehatan, kemungkinan penyebab permasalahan yang terjadi dapat dianalis berdasarkan masing-masing komponennya atau subsistemnya. Rincian analisisnya tertuang dalam uraian selanjutnya.

Upaya Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan Keluarga

Pelayanan kesehatan keluarga meliputi pelayanan kesehatan ibu dan pelayanan kesehatan bayi.

  • Di Provinsi Riau upaya pelayanan antenatal sudah cukup optimal, tetapi secara umum cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya terdapat drop out K1-K4 sebanyak 5% pada tahun 2016.20Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh faktor instrinsik ibu(pengetahuan, umur, dan pendidikan) dan faktor ekstrinsik (paritas, pendapatan suami,keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan, serta peranan petugas kesehatan).
  • Masih terjadi under reporting, sehingga secara umum cakupan di Provinsi Riau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Riau pada tahun 2016 yaitu sebesar 83,13% dimana angka ini belum dapat memenuhi target Provinsi Riau tahun 2016 yakni sebesar 90%.20
  • Pelayanan Nifas dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 menggambarkan kecenderungan penurunan, yaitu mulai dari 82% pada tahun 2012 menjadi 78,9% pada tahun 2016.20
  • Persentase peserta KB baru mengalami penurunan (0,8%) dari 16% pada tahun 2015 menjadi 15,2% pada tahun 2016. Persentase peserta KB aktif di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 66,78%.20Capaian ini juga mengalami penurunan sebesar 1,22% dibandingkan tahun 2015 (71%).
  • Capaian penanganan neonatal komplikasi di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 28,9%.20 Meskipun secara provinsi capaian penanganan komplikasi neonatal masih rendah dan belum mencapai target Renstra (81%), namun terdapat 2 (dua) kabupaten yang sudah mencapai target, yaitu: Kabupaten Meranti (92,28%) dan Kabupaten Siak (90,30%).
  • Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Riau sebesar 53,38%.20 Jumlah cakupan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu sebesar 86% pada tahun 2016.
b. Pelayanan Imunisasi

Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, balita, anak-anak, wanita usia subur, dan ibu hamil.

  • Provinsi Riau memiliki cakupan imunisasi campak pada tahun 2016 sebesar 77,4% yang berarti belum tercapainya target 95%.20
  • Provinsi Riau memiliki cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2016 sebesar 72,8% capaian ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 (80,1%) dan cakupan ini juga masih dibawah target Renstra tahun 2016 sebesar 91,5%.20
  • Angka drop out imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2016 sebesar 0,74%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 2,4%.20
  • Pencapaian Provinsi Riau sebesar 59,2%, hanya 33,33% kabupaten/kota yang memiliki persentase desa UCI melebihi target 86%.20

c. Upaya Perbaikan Gizi

Pemerintah melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam rangka merespon permasalahan gizi yang sering ditemukan seperti anemia gizi besi, kekurangan vitamin A, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Upaya perbaikan gizi yang dilakukan adalah pemberian vitamin A, pemberian ASI esklusif dan penimbangan balita di Posyandu.

  • Lima Kabupaten/Kota yang telah memenuhi target renstra yaitu cakupan anak balita yang mendapat vitamin A sebesar 90%.
  • Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 56,2%, lebih rendah daripada tahun 2015 (68,8%).20 Sedangkan target cakupan pemberian ASI Ekslusif di Provinsi Riau pada tahun 2016 yaitu sebesar 80%.
  • Cakupan penimbangan balita di posyandu (D/S) di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 63,7% dan cakupan ini meningkat dibandingkan tahun 2015 (62,2%).20Tahun 2016 penemuan TB BTA positif diantara suspek di Provinsi Riau mencapai 13,06% yang berarti penjaringan suspek di Provinsi Riau sudah sesuai. Namun bila dilihat dari Proporsi pasien TB BTA positif diantara suspek per Kabupaten/Kota Provinsi Riau tahun 2016, ada beberapa Kabupaten yang terlalu longgar dalam penemuan kasus TB diantara suspek seperti Kabupaten Indragiri Hulu (19,71%), Kabupaten Rokan Hilir (19,43%), Kota Pekanbaru (18,37%), dan Kota Dumai (15,82%). Hal ini kemungkinan disebabkan penjaringan yang terlalu ketat atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (positif palsu).
d. Upaya Pengendalian Penyakit Menular
  • CNR seluruh kasus TB juga terjadi penurunan menjadi 86,42 per 100.000 penduduk pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 (93.00 per 100.000 penduduk).20
  • Angka Success Rate pada tahun 2016 (83.74%) lebih rendah dari tahun 2015 (86,75%) dan Tahun 2014 (87,2%), ini menunjukan bahwa angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis belum mencapai target strategi Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu 90%.20
  • Pada tahun 2012 penemuan dan penanganan penderita pneumonia pada balita 15,9% dan mengalami penurunan pada tahun 2016 (13,31%).20
  • Jumlah kasus HIV mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan jumlah peningkatan tertinggi antara tahun 2014-2015 sebanyak 100 kasus. Jumlah kasus AIDS juga mengalami kenaikan dari tahun 2012 dan menurun pada tahun 2016 menjadi 294 kasus.20
  • Target pengobatan diare baru mencapai 64.9% dari target 98.7%.20
  • Kasus kusta baru dan jumlah kasus tercatat pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 153 kasus dan 209 kasus.20
  • Prevalensi kasus kusta di Provinsi Riau pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,23 per 10.000 penduduk dibanding tahun sebelumnya.20
  • Jumlah kasus DBD yang dilaporkan pada tahun 2016 sebanyak 4.066 orang dan angka kematian sebanyak 39 orang (IR/Angka kesakitan = 62,5 per 100.000 penduduk dan CFR/Angka kematian = 0,92%). Bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan kasus dimana IR/Angka kesehatan sebesar 51,4 per100.000 penduduk. Target Renstra Dinas Kesehatan untuk angka kesakitan DBD tahun 2016 sebesar <49per 100.000 penduduk, dengan demikian Provinsi Riau belum mencapai target renstra 2016.20
  • Pada tahun 2016, API Provinsi Riau menjadi 0,05%.20
  • Pada tahun 2015, jumlah seluruh kasus filariasis yaitu sebanyak 269 penderita dengan angka kesakitan 4,24. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah kasus filariasis sebanyak 231 orang dan angka kesakitannya 3,6.20
e. Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyakit tidak menular utama meliputi hipertensi, diabetes melitus, kanker, dan Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK). Deteksi dini penyakit tidak menular harus dilakukan secara proaktif dengan mendatangi sasaran, karena sebagian besar tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Caranya antara lain dilakukan melalui pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Posbindu-PTM) yang merupakan upaya monitoring dan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat.

Di Provinsi Riau upaya pengendalian penyakit tidak menular belum mendapat perhatian secara optimal. Hal ini diketahui dari kurangnya informasi tentang berapa besarnya masalah penyakit tidak menular. Hasil wawancara mendalam diduga penyakit hipertensi dan penyakit diabetes melitus sudah merupakan masalah. Cakupan deteksi dini penyakit kanker serviks dan kanker payudara yang dilakukan pada perempuan usia 30-50 tahun pada tahun 2016.Di Provinsi Riau, target capaian cakupan deteksi dini kanker serviks dan payudara pada tahun 2016 yaitu sebesar 20%. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada kab/kota yang berhasil mencapai target tersebut. Untuk provinsi Riau sendiri, capaian cakupan deteksi dini kanker serviks dan payudara sebesar 1,1%.20

f. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan

Pelayanan Gawat Darurat

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapatdiakses masyarakat merupakan sarana kesehatan yang telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar dan dapat diakses oleh masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Kemampuan pelayanan gawat darurat yang dimaksud adalah upaya cepat dan tepat untuk segera mengatasi puncak kegawatan yaitu henti jantung dengan Resusitasi Jantung Paru Otak (Cardio–Pulmonary–Cebral– Resucitation) agar kerusakan organ yang terjadi dapat dihindarkan atau ditekan sampai minimal dengan menggunakan Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support/BLS) dan Bantuan Hidup Lanjut (ALS).

Sarana kesehatan yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah bersalin, puskesmas, dan rumah sakit baik rumah sakit umum, jiwa maupun khusus. Puskesmas dengan kemampuan pelayanan gawat darurat yang dapat diakses masyarakat. Jumlah Rumah Sakit Umum dengan kemampuan pelayanan gawat darurat pada tahun 2016 sebanyak 56 Rumah Sakit, sedangkan Rumah Sakit khusus sebanyak 15 Rumah Sakit.20

Pelayanan Komplikasi Maternal

Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan/maternal di Provinsi Riau pada tahun 2016 (45,78%) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (41,2%). Namun, angka tersebut masih jauh dibawah target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau tahun 2016 (75%). Rendahnya cakupan penanganan komplikasi kebidanan bisa disebabkan oleh jumlah riil ibu hamil dengan komplikasi kebidanan lebih rendah daripada jumlah perkiraannya.20

Pelayanan Komplikasi Neonatal

Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan/atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan/atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR, sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).

Capaian penanganan neonatal komplikasi di Provinsi Riau pada tahun 2016 sebesar 28,9%. Meskipun secara provinsi capaian penanganan komplikasi neonatal masih rendah dan belum mencapai target Renstra (81%), namun terdapat 2 (dua) kabupaten yang sudah mencapai target, yaitu: Kabupaten Meranti (92,28%) dan Kabupaten Siak (90,30%). Cakupan penanganan komplikasi neonatal yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya sistem pencatatan dan pelaporan penanganan neonatal dengan komplikasi yang belum mengakomodir semua laporan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan swasta.20

g. Upaya Kesehatan Lingkungan

Rumah Sehat

Rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan di Provinsi Riau pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan persentase rumah sehat memenuhi syarat dilihat dari penyebaran di kabupaten/kota maka dapat diketahui bahwa dari 12 kabupaten/kota yang ada, terdapat 3 Kabupaten/Kotayang memiliki capaian rumah sehat terendah yaitu Kabupaten Siak (28,70%), Kabupaten Rokan Hilir (28,41%), dan Kabupaten Indragiri Hilir (29,39%).20

Akses Air Minum Layak dan Jamban Sehat

Pada tahun 2016, persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) di Provinsi Riau adalah sebesar 41,4%. Persentase ini menurun dibandingkan tahun 2015 (47,2%). Provinsi Riau sejak tahun 2013 – 2016 terlihat persentase penduduk dengan akses sanitasi yang layak (jamban sehat) terus mengalami peningkatan.20

Tempat Umum Memenuhi Syarat

Capaian kegiatan tempat–tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan per Kabupaten/ Kota di Riau tahun 2016 tidak terdistribusi merata. Pada tahun 2016, dari 12 kabupaten/kota yang di Provinsi Riau terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 52%.20

Tempat Pengelolaan Makanan

Jumlah TPM yang sudah memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 46,03% (7.977 TPM). Angka tersebut telah melampaui target tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau yaitu sebesar 14%. Namun, dari 7.977 TPM yang memenuhi syarat, hanya 37,65% (3.003 TPM) yang sudah dilakukan uji petik. Selain itu, masih banyak tugas yang harus diselesaikan karena jumlah TPM yang belum memenuhi syarat tahun 2016 cukup besar yaitu sebanyak 51% (8.890 TPM). Dari 8.890 TPM yang tidak memenuhi syarat tersebut, sebanyak 70,85% (6.299 TPM) telah dilakukan pembinaan.20

h. Penyelengaran Promosi Kesehatan dan UKM

Pelaksanaan STBM di desa di kabupaten/kota dapat dilihat dari persentase penduduk kabupaten/kota yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada tahun 2016 adalah sebesar 73,2%. Pelaksanaan STBM adalah melalui stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), sanitasi dan hygiene sekolah. Sedangkan persentase STBM menurut Kabupaten/Kota di Riau tahun 2016 tidak terdistribusi merata.20

Pembiayaan Kesehatan

Pada tahun 2016, peserta jaminan kesehatan di Provinsi Riau sebanyak 3.437.436 jiwa terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terdiri dengan rincian sebagai berikut:Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN sebanyak 1.376.377 jiwa; PBI APBD melalui APBD sebanyak 403.369 jiwa; Pekerja Penerima Upah (PPU) sebanyak 1.580.912 jiwa; Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri sebanyak 64.219 jiwa; Bukan Pekerja (BP) sebanyak 12.559 jiwa; Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) sebanyak 298.450 jiwa, dan asuransiperusahaan 7.302 Jiwa.

Masalah strategis dari reformasi pembiayaan kesehatan terutama meliputi: belum seluruh masyarakat terlindungi secara optimal terhadap beban pembiayaan kesehatan; terbatasnya dana operasional puskesmas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan khususnya di beberapa kabupaten; penganggran APBD masih berorintasi pada fisik.20

Penyebab dari permasalahan-permasalahan di atas adalah sebagai berikut: kurangnya sosialiasi kepada masyarakat tentang pentingnya dan manfaat menjadi peserta BPJS; belum optimalnya pendataan peserta PBI; perencanaan anggaran belum terpadu dan didasarkan prioritas permasalahan.

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tenaga kesehatan di Provinsi Riau tahun 2016 berjumlah 24.908 orang dan jumlah tenaga kesehatan ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah 23.076 orang (meningkat 7,94%). Meskipun bertambah beberapa persoalan masih terjadi seperti:

  • Rasio tenaga dokter spesialis di Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah 17,3 per 100.000 penduduk.
  • Rasio dokter umum per 100.000 penduduk sebesar 20,3.
  • Rasio tenaga perawat tertinggi adalah Kota Pekanbaru dengan rasio sebesar 262 per 100.000 penduduk. Rasio ini sudah melebihi target rasio tenaga perawat pada tahun 2019 yakni sebesar 180 per 100.000 penduduk.20

Institusi pendidikan kesehatan di Provinsi Riau berjumlah 57 mulai dari jenjang pendidikan menengah (3 institusi), D3 berbagai jurusan (38), S1 berbagai jurusan (15), dan S2 (1). Dari 57 institusi, hanya 3 institusi dengan Strata Akreditasi A. Sisanya, dengan Strata Akreditasi B (13 institusi), dan sebagian besar dengan Strata Akreditasi C (41 institusi). Sebagian besar institusi mulai melakukan Uji Kompetensi sejak tahun 2013.

Masalah strategis sumber daya manusia kesehatan yang dihadapi di Provinsi Riau adalah:

  • Masih belum adanya kesesuaian pemenuhan kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia kesehatan dalam hal jenis, kualitas hasil pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan pelatihan kesehatan belum bisa dilakukan secara merata.
  • Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, pemerataan sumber daya manusia kesehatan berkualitas masih kurang.
  • Pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas oleh sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan masih belum optimal.

Penyebab dari permasalahan-permasalahan tersebut adalah manajemen sumber daya manusia kesehatan yang masih kurang dilaksanakan secara tepat, yang memperhatikan spesifik lokal dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan adanya demotivasi pada tenaga kesehatan karena insentif yang bervariasi; Ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan sumber daya manusia kesehatan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan.

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 jumlah sarana pelayanan kefarmasian seperti apotek dan toko obat menunjukan kecenderungan meningkat. Di Provinsi Riau tahun 2016 terjadi peningkatan toko obat sekitar 7,6% dibandingkan toko obat yng ada pada tahun 2015. Demikian juga apotek yang ada tahun 2016 terjadi peningkatan sekitar 15,7% bila dibandingkan dengan apotek yang ada pada tahun 2015.20 Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Riau adalah:

  • Keterlambatan merepon pengadaan obat
  • Ketersediaan obat dan perbekalan farmasi belum cukup
  • Ketersedıaan obat e-katalog yang serıng kosong
  • Keterlambatan pengadaan obat dan Obat yang dikirim tidak sesuai

Penyebab permasalahan tersebut adalah biaya transportasi pengiriman obat yang mahal serta infrastruktur yang kurang memadai. Pengawasan kualitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, belum dilakukan secara optimal.

Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Upaya pemerintah yang tertuang dalam RPJMD untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan cara meningkatkan sarana prasarana baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan pelayanan kesehatan dan kebijakan. Namun, manajemen, informasi, dan regulasi pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan sistem kesehatan di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan telaah data sekunder, masih ditemukan beberapa permasalahan seperti perencanaan kegiatan dan program yang belum sinkron antara provinsi dan kabupaten-kota, penganggaran yang masih berorientasi pada pembangunan fisik, belum memiliki inovasi dalam pemberian pelayanan sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah, distribusi data dan informasi antara pemerintah dan RS Swasta dan BUMN belum berjalan sebagaiman mestinya, masih terjadi assymetris informasi kesehatan khususnya tentang JKN di kalanangan masyarakat, belum memiliki regulasi tentang survailance wilayah perbatasan dan transit.

Selain itu tidak adanya peraturan daerah tentang sistem kesehatan menyebabkan implementasi peraturan kepala daerah tentang STBM dan kebijakan rujukan masih terbentur pada permasalahan kapasitas dan kesiapan pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena belum ada regulasi yang mengatur tentang hubungan antar aktor dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Riau.

Pemberdayaan Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarkat dilakukan dengan berbagai upaya untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat lokal untuk berperan serta meningkatkan status kesehatannya serta mengurangi disparitas pembangunan kesehatan.21Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Lima hal penting seperti memperhatikan keterlibatan berbagai aktor yang berasal dari berbagai latar belakang, peran tenaga kesehatan yang lebih kompleks, tidak memiliki sistem birokrasi formal, pengaruh konteks social budaya yang besar dan peran pemerintah merupakan faktor kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.22 Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di Provinsi Riau adalah masih rendahnya kesadaran masayarakat tentang PHBS yang dibuktikan dengan masyarakat belum kooperatif dan berpartisipasi, adanya upaya penolakan terhadap pemberian imunisasi, minimnya infrastruktur untuk penyelengaraan sanitasi lingkungan.

Dari sisi tenaga kesehatan, upaya pemberdayaan masyarakat masih terbentur pada kurangnya SDM, beberapa wilayah Puskesmas masih sulit untuk dijangkau akibat letak dan kondisi geografis dan prioritas upaya kesehatan berbasis masyarakat belum dirasakan manfaatnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan diperoleh bahwa pemberdayaan masyarakat masih belum dikelola secara baik. Hal ini disebabkan karena ukuran atau hasil dari upaya tersebut bersifat jangka panjang dan sulit diukur pencapaiannya. 

Header

Logo MPK