Kegiatan Pendampingan Tim Teknis Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

Reportase

Kegiatan Pendampingan Tim Teknis

Integrasi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang

2 Maret 2018

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan yang telah diselenggarakan pada bulan sebelumnya, tim PKMK FKKMK UGM kembali menyelenggarakan pertemuan bersama tim teknis Kabupaten Malang dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan yang difokuskan pada pemantapan draft Care Pathways dan SOP Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana Berbasis Hak Terintegrasi.

koordinasi-malang

Gambar 1 Fasilitasi dan Pendampingan di Ruang Rapat Panji Pulang Jiwo Kantor Bupati Kabupaten Malang

Pertemuan diawali dengan pemaparan oleh tim PKMK FKKMK UGM Dr Dwi Handono Sulistyo yang menyampaikan gambaran draft Care Pathways yang telah dan sedang digarap di dua lokasi (Kabupaten Lahat dan Kabupaten Aceh Barat), yang selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi bersama tim teknis untuk kesepakatan model Care Pathways dan SOP Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana yang akan diterapkan di Kabupaten Malang. Pertemuan pendampingan yang kedua ini menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

  1. Integrasi yang diinginkan saat ini untuk Kabupaten Malang:
    1. Integrasi berfokus pada SOP.
    2. Untuk sementara, mengabaikan sistem informasi yang digunakan.
    3. Monitoring tingkat kepatuhan untuk SOP (bukan self assesment) oleh tim audit.
  2. SOP untuk WUS Resiko Tinggi (Risti):
    1. Suspect Risti ditemukan oleh kader (DPPKB)
    2. Konfirmasi ke tenaga kesehatan (bidan desa), bukan untuk mendiagnosis
    3. Diperiksa dan dipastikan oleh tenaga kesehatan (Dinkes)
    4. Disembuhkan oleh tenaga medis (Dinkes)
    5. Informasi data WUS Risti dikirim ke DPPKB
    6. Selanjutnya dilakukan konseling oleh petugas PLKB (DPPKB)
  3. Saran kolaborasi untuk Kabupaten Malang:
    1. Menggunakan satu sumber data untuk kolaborasi sistem.
    2. Kolaborasi untuk memperjelas kewenangan.

 

Selain dihadiri oleh tim teknis, pertemuan pendampingan ini juga dihadiri oleh kepala perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dr. Hadi Puspita. Beberapa poin penting disampaikan oleh Kepala Dinas PPKB, yaitu:

  1. Masih kurangnya komitmen antar organisasi perangkat daerah terkait untuk program kesehatan ibu dan keluarga berencana di Kabupaten Malang.
  2. Memiliki semangat yang tinggi diawal, namun kemudian motivasi menurun saat action di lapangan.
  3. Bupati sudah memerintahkan untuk mengaktifkan kembali kolaborasi ketiga program (Sutera Emas, Contra Wor, Si Jari Emas) dari ketiga perangkat daerah terkait.
  4. Perlu memasukkan poin penapisan reproduksi pada diagram care pathways.
  5. Informed choice berhubungan erat dengan penapisan reproduksi melalui rekomendasi dokter
  6. Terkait Pola Integrasi yang diinginkan yaitu menggunakan pola II, dengan lingkaran saling berkaitan antar perangkat daerah, serta lebih mempertajam dan fokus pada irisan yang ditengah (pada pola II).
  7. Audit Medik untuk WUS Risti, PUS dan Bumil Risti sudah dilaksanakan di kabupaten Malang.

 

Penulis : Yunita Sari Thirayo, MPH.

Leave a comment

Header

Logo MPK