LABUAN BAJO - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), telah mendistribusikan Vaksin Anti Rabies (VAR) ke setiap puskesmas yang ada di daerah itu.

Kepala Dinas Kesehatan Mabar, dr. Imaculata Veronika Djelulut, mengatakan pihaknya rutin berkoordinasi dengan dinas peternakan dalam mengantisipasi serangan rabies.

“Kami sudah kirim ke setiap puskesmas karena perinsipnya VAR harus selalu ada sebelum ada serangan rabies. Setiap puskesmas juga setiap minggu harus memberikan laporan terkait kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kami memasukan laporan itu ke aplikasi sehingga di pusat juga bisa langsung mengakses informasi tersebut,” kata Veronika kepada Pos-Kupang.Com, Senin (19/3/2018).

Dikatakannya, setiap bulan dinkes selalu membagikan informasi ke dinas peternakan terkait kesehatan yang berkaitan dengan ternak, seperti rabies sehingga dinas peternakan bisa langsung melakukan penanganan. (*)

Sumber: tribunnews.com

BANTUL – Bila ada pegawai puskesmas datang ke rumah tak perlu kaget apalagi khawatir. Yang perlu dilakukan justru harus kooperatif. Sebab, pegawai salah satu pusat pelayanan kesehatan ini akan melihat sekaligus mendata profil kesehatan keluarga. Data ini sebagai acuan agar berbagai persoalan kesehatan tertangani sejak dini.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Bantul Dyah Pangesti Utami mengungkapkan, pendataan profil kesehatan keluarga ini merupakan pelayanan puskesmas terbaru. Pelayanan baru ini sebagai salah satu implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).

”Konsepnya sekarang puskesmas yang datang door to door ke rumah warga memberikan pelayanan,” jelas Dyah di kantornya, Senin (19/3).

Dikatakan, PIS-PK di Kabupaten Bantul mulai diterapkan akhir 2017. Saat itu baru ada lima Puskesmas yang dijadikan locus PIS-PK. Yaitu, Puskesmas Sewon I, Kasihan I, Bambanglipuro, Sanden, dan Kretek. Kendati begitu, 27 Puskesmas se-Bantul saat ini telah menerapkannya.

Dyah memaparkan, salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo adalah PIS. Nah, PIS PK merupakan bentuk turunan dari penguatan pelayanan kesehatan.

”PIS sendiri ada penguatan layanan kesehatan, jaminan kesehatan nasional, dan paradigma sehat,” paparnya.

Terkait layanan langsung ke masyarakat, Dyah menekankan, Puskesmas se-Bantul sebenarnya telah menerapkannya sejak lama. Hanya, saat itu polanya kasuistis. Puskesmas baru turun lapangan bila ada temuan penyakit. Seperti demam berdarah dengue atau tuberculosis. Dengan penerapan PIS-PK ini, Dyah menegaskan, pola pelayanan kesehatan Puskesmas tak lagi menunggu datangnya pasien. Melainkan langsung jemput bola. ”Sekarang jangan hanya menunggu pasien sakit,” tandasnya.

Disebutkan, sasaran kepala keluarga (KK) se-Bantul yang harus didata sebanyak 330.889. Per 19 Maret yang telah didata sebanyak 18.546 KK. Dyah tak menampik capaian ini masih sedikit. Kendati begitu, persentasenya paling tinggi se-DIJ.

Apa saja yang didata? Dyah menyebut ada 12 indikator keluarga sehat yang didata. Di antaranya meliputi pemberian imunisasi dasar lengkap kepada bayi, ASI eksklusif selama enam bulan, hipertensi, hingga akses jamban sehat. Nah, hasil seluruh pendataan ini akan diinput ke aplikasi online milik Kementerian Kesehatan. Data ini sekaligus untuk mengetahui indeks keluarga sehat. ”Kalau 80 persen indikator terpenuhi berarti sehat,” katanya.

Menariknya, pegawai Puskesmas tidak sekadar mendata. Pegawai bakal melakukan intervensi bila mendapati anggota keluarga yang menderita penyakit tertentu. Seperti penyakit tidak menular. Intervensi ini salah satunya dengan menyarankan penderita berobat ke Puskesmas. ”Bila memang tidak mau Puskesmas yang akan datang memberikan penanganan,” tambahnya. (*/zam/ila/mg1)

Sumber: radarjogja.co.id

TARUS - Menghadapi akreditasi tahun 2018, manajemen Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang berbenah diri.

Manajemen mempersiapkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan baik di dalam ruangan maupun luar ruangan, selain itu dipersiapkan kelengkapan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Intinya, akreditasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan lebih bermutu kepada warga. Kepala Puskesmas Tarus, Drg. Imelda Sudarmadji, kepada Pos Kupang, Rabu (14/3/2018) menjelaskan, saat ini manajemen Puskesmas Tarus sedang mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi kegiatan akreditasi.

Namun, di tengah kesibukan mempersiapkan itu, tidak mengabaikan pelayanan prima kepada masyarakat yang datang berobat.

Pada tahun 2018 ini, ada 11 puskesmas yang diusulkan pemerintah Kabupaten Kupang untuk mengikuti akreditasi.

Pada akhir tahun 2017 lalu, ada 4 puskesmas sudah lebih dahulu mengikuti akreditasi yakni, Puskesmas Baun, Oesao, Takari dan Batakte, sementara 4 puskesmas lain tengah menunggu hasilnya.

“Kami juga menjadi salah satu puskesmas yang siap diakreditasi bersama 10 puskesmas lainnya. Hal yang dipersiapkan berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan baik itu dalam gedung maupun di luar gedung. Sebenarnya yang mau kita dokumenkan ini sudah kita laksanakan tiap hari tetapi kadang dalam pelaksanaan kadang kita tidak buat, contohnya, kegiatan berlangsung tidak ada foto, tidak ada daftar hadir, pokoknya tidak lengkap,” kata Imelda.

“Ini yang nanti kita dinilai. Selain dokumen, kelengkapan fasilitas yang ada dalam puskesmas berupa alat kesehatan akan dilihat lengkap tidak,media komunikasi dengan masyarakat berupa poster, lembar balik,kotak saran ada tidak, lalu fisik gedung itu sendiri layak tidak untuk dijadikan fasilitas kesehatan,” jelas Imelda. (*)

Sumber: tribunnews.com

PALMERAH - Een Haryani, Sekretaris Dinas Kesehatan DKI Jakarta, menyebutkan di DKI Jakarta terdapat 280 Puskesmas.

Namun, hanya 60 persen puskesmas di DKI Jakarta ini, berstandar tinggi.

“Sisanya 40 persen tak layak,” kata Een kepada awak media, Kamis (15/3/2018).

Dikatakan Een, pihaknya saat ini tengah fokus merampungkan 34 Puskesmas yang berada di DKI Jakarta, yang tengah dilakukan rehabilitasi total.

“34 bangunan puskesmas di DKI Jakarta rehab sebenarnya ya, sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. Perkiraan ke-34 Puskesmas ini akan digunakan perkiraan April-Maret 2018. Karena, dalam rehab di tahun ini hanya finisihing, kami berikan waktu ke kontraktor tambahan 50 hari, untuk menyelesaikan pekerjaannya,” paparnya.

Disebut Een, 60 persen dari 280 puskesmas di DKI Jakarta, sudah layak dan berfasilitas baik.

Puskesmas itu terfasilitasi dengan lift, dengan tujuan mobilitas pegawai dan pasien.

“34 Puskesmas itu terdiri Jakarta Timur itu 10 Puskesmas, Jakarta Barat juga 8 Puskesmas, Jakarta Selatan 7 Puskesmas, Jakarta Pusat 5 Puskesmas serta Jakarta Utara 4 Puskesmas,” katanya.

Sementara di tahun ini, Een berencana apabila pihaknya akan segera mengajukan tambahan beberapa puskesmas yang di renovasi.

“Nanti kita ajukan pada APBD Perubahan, tapi jumlahnya berapa belum rampung,” singkatnya Een.

Sumber: tribunnews.com

Dalam rangka memperingati World Glaucoma Week 2018, RS Mata Dr YAP menyelenggarakan deteksi dini glaukoma di Puskesmas Gondokusuman I, Rabu (14/3/2018).

Selain melakukan deteksi dini glaukoma, RS Mata Dr YAP juga melakukan pembinaan terhadap beberapa puskesmas binaan RS Mata Dr YAP di antaranya Puskesmas Gondokusuman 1, Puskesmas Gondokusuman 2 dan Puskesmas Jetis.

Ketua Panitia WGW 2018 sekaligus Dokter Spesialis Mata Subdivisi Glaukoma RS Mata Dr YAP, dr Erin Arsianti SpM MSc menuturkan, dalam kegiatan ini pihaknya membina dokter umum Puskesmas Gondokusuman I Yogyakarta untuk langsung menangani pasien.

“Kalau kemarin dokter umum dan kader puskesmas sudah dilatih teori untuk melakukan pemeriksaan glaukoma, retinopati diabetika. Nah hari ini mereka praktik mulai dari mengaplikasikan teori yang sudah mereka dapat, dokter umum juga sudah mulai mengaplikasikan di sini,” papar Erin.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan kali pertama untuk dokter umum Puskesmas Gondokusuman I dalam melakukan pemeriksaan deteksi dini glaukoma secara langsung kepada pasien, sehingga masih perlu pendampingan oleh dokter RS Mata Dr YAP.

“Hampir 50 pasien kita dampingi terus, setelah itu mereka bisa dilepas dan kita cek dengan hasil pemeriksaan,” ujarnya kepada Tribunjogja.com.

Ditambahkannya, pembinaan RS Mata Dr YAP kepada beberapa puskesmas ini telah berjalan selama lebih dari tiga tahun.

Pembinaan puskesmas ini mulai dari binaaan kader puskesmas, perawat dan dokter umum yang seluruhnya diberikan materi mengenai delapan diagnosis yang harus ditangani secara mandiri di puskesmas.

“Walaupun sudah tahu teorinya, kita harus ingatkan kembali, dan mendampingi agar mereka mendiagnosis dengan tepat dan memberikan edukasi pada pasien,” imbuhnya.

Melalui kegiatan pembinaan puseksmas ini pihaknya berharap, dokter umum yang ada di puskesmas dapat mendiagnosis pasien dengan tepat.

“Supaya dokter umum puskesmas bisa merujuk dengan diagnosis yang benar dan yang penting tidak ada pasien yang terlewat dari diagnosis glaukoma,” tukasnya. (tribunjogja)

Sumber: tribunnews.com