PANGANDARAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pangandaran meluncurkan sistem baru bernama E-Puskesmas. Program baru yang langsung diresmikan Wakil Bupati Pangandaran, H Adang Hadari itu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Pangandaran.

“Yang sudah pasti adalah sistem ini bermanfaat untuk mempercepat laporan ke provinsi dengan lebih cepat serta tidak memakan banyak waktu,” kata Yani.

Yani menambahkan, sistem tersebut dapat diakses siapa saja. Bahkan, aplikasi tersebut sudah terhubung ke seluruh puskesmas yang ada di Pangandaran, termasuk ke UPTD Farmasi, Laboratorium, dan Dinkes Pangandaran.

Kelebihan lain dari aplikasi ini, kata Yani, yaitu bisa membantu masyarakat dalam proses rujuk ke rumah sakit. “Aplikasi ini hasil kerjasama dengan Telkom, BPJS dan juga Rumah Sakit. Semoga dengan lebih mudahnya pelayanan masyarakat akan berdampak lebih baik dari sebelumnya,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pangandaran, H Adang Hadari mengatakan, adanya E-Puskesmas tersebut akan semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jika semua berjalan dengan baik, maka untuk mendaftarkan pasien ke Puskesmas cukup di rumah saja, tidak perlu datang ke Puskesmas dan datang ke Puskesmas langsung ditangani perawat dan dokter.

“Stok obat bisa dicek dan juga klaim BPJS Kesehatan. Sayangnya, sistem ini belum terhubung ke Puskesmas Pembantu (Pustu), tapi sudah saya sarankan agar difasilitasi. Jumlah Pustu di Pangandaran ada 100 Pustu dan perannya sangat penting. Mudah-mudahan ke depan sarana dan operatornya bisa diupayakan,” ujarnya. (Abh)

Sumber: jabarnews.com

MAMUJU — Tim Nusantara Sehat ditempatkan di pegunungan Kabupaten Mamuju untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar dan Kabupaten Mamuju mendampingi Tim Inspektorat Kementerian Kesehatan melakukan uji petik tenaga Nusantara Sehat,” kata Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinkes Sulbar, Mahdiana SKM MM di Mamuju, Minggu (2/12/2018).

Ia mengatakan, Tim Nusantara Sehat tersebut kemudian ditempatkan pada dua Puskesmas terpencil di pegunungan Kabupaten Mamuju yakni di Puskesmas Karataun dan Karama Kecamatan kalumpang.

“Dua Puskesmas tersebut sangatlah jauh karena ditempuh dengan selama empat jam dari Kota Mamuju dengan melalui jalan yang berlumpur dan mendaki.

Ia mengatakan selain melewati jalur darat juga harus di tempuh perjalanan tiga jam dengan menggunakan Katinting atau perahu dengan mesin tempel menyusuri arus deras Sungai Karama yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Mamuju.

Menurut dia, tim monitoring dan evaluasi Dinkes Sulbar telah melakukan review terkait kondisi penempatan tugas Nusantara Sehat di Puskesmas pegunungan Mamuju tersebut baik dari segi peralatan dan dukungan serta kondisi pelaksanaan pembangunan kesehatan.

“Dinkes Sulbar dan Puskesmas memberikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan yang telah menempatkan tenaga Nusantara Sehat berbasis di Puskesmas Karama dan Karataun,” katanya.

Ia menyampaikan akses pelayanan kesehatan yang sulit menjadi salah satu tantangan utama petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berada di wilayah kerja Puskesmas Karama dan Karataun.

Program Nusantara Sehat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dicanangkan oleh Kemenkes dalam upaya mewujudkan fokus pada penguatan pelayanan kesehatan primer.

Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diutamakan oleh pemerintah guna menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

Penguatan pelayanan kesehatan primer adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan upaya preventif melalui pendidikan kesehatan, konseling serta skrining (penapisan). (Ant)

Sumber: cendananews.com

MENTAWAI — Kepala Dinas Kesehatan Mentawai, Lahmuddin Siregar menyebutkan, akreditasi Puskesmas dijadikan sebagai momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas.

Hal itu ia kemukakan kepada wartawan usai kegiatan penyerahan kendali survey dari tim surveyor kepada Kepala Puskesmas Mapadegat, pada Senin (26/11) di Puskesmas Mapadegat,

Lahmuddin menyebutkan, sedikitnya ada 12 Puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan di Kepulauan Mentawai ini yang sudah beroperasi. Sebagian besar telah terakreditasi dengan tingkat dasar. Kemudian terdapat  tiga Puskesmas yang baru dibangun dan belum beroperasi. Puskesmas ini ditargetkan beroperasi tahun depan.

Pada tahun 2017 terdapat 4 Puskesmas yang terakreditasi empat  yakni  Puskesmas Sikabaluan, Kecamatan Siberut Utara, Puskesmas Muara Siberut, Kecamatan Siberut Selatan, Puskesmas Sikakap, Kecamatan Sikakap dan Puskesmas Sioban, Kecamatan Sipora Selatan.

“Tiga Puskesmas lagi yang diakreditasi tahun 2018 ini, yakni Puskesmas Peipei, Kecamatan Siberut Barat Daya, Puskesmas Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, dan Puskesmas Mapadegat, Kecamatan Sipora Utara, yang mana Puskesmas Mapadegat  sekarang masih dalam proses penilaian, dalam tiga bulan kedepan akan kita ketahui hansilnya,” paparnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada petugas kesehatan di tingkat Puskesmas yang sudah bekerja keras secara maksimal meningkatkan pelayanan kesehatan, baik pelayanan di dalam Puskesmas, maupun di luar Puskesmas, serta mempercepat laporan kegiatan untuk pendukung untuk proses akreditasi.

“Kurang lebih ada 776 kegiatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas baik di dalam, maupun di luar Puskesmas, serta menyelesaikan semua laporan kegiatan. Semua kegiatan kesehatan semuanya harus inklud sehingga pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.

Kegiatan penyerahan kendali survey oleh tim surveyor kepada Kepala Puskesmas Mapadegat Marinus tersebut dihadiri pula oleh Pj.Sekda Mentawai Martinus Dahlan, Camat Sipora Utara Marsen Taileleu, Kabid Yankes Arifman Zebua dan Petugas kesehatan di jajaran Puskesmas Mapadegat. (h/mg-red/hel)

Sumber: harianhaluan.com

PURWAKARTA - Kasus anak yang mengalami permasalahan pertumbuhan tubuh atau yang lebih dikenal stunting meningkat di Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika akan bertindak tegas menangani kasus kesehatan yang telah menjangkit ribuan anak Purwakarta.

Tindakan tegas yang akan diambilnya itu ialah siap mencopot kepala puskesmas dari jabatannya, jika di wilayahnya banyak anak yang stunting.

“Jika jumlah penderita stunting ini meningkat maka saya akan copot kepala puskesmasnya,” kata Anne saat ditemui di Komplek Pemda Purwakarta, Nagri Tengah, Purwakarta, Senin (26/11/2018).

Menurutnya, puskesmas harus bisa secara aktif mengecek dan menjamin kesehatan warganya.

Sebab puskesmas terletak paling dekat dengan masyarakat di berbagai wilayah di Purwakarta.

“Kami sudah bantu masyarakat dengan fasilitas dokter dan bidan online, tetapi jika puskesmasnya buruk buat apa. Seperti diketahui, pelayanan kesehatan di Purwakarta kan gratis,” ucap dia.

Tak hanya itu, Anne pun mengingatkan kepada para kepala puskesmas untuk melayani masyarakat sebaik-baiknya.

Jangan sampai ada lagi laporan dari masyarakat mengenai pelayanan yang berbelit-belit dan sulit.

Terutama pada masalah pelayanan bagi masyarakat, semua pihak harus mempermudah khususnya di layanan kesehatan.

Anne menambahkan tidak hanya kasus stunting yang kini tengah menyebar di Purwakarta yang bisa membuat kepala puskesmas kehilangan jabatannya. Jabatan sebagai kepala puskesmas pun akan langsung dicabut jika angka kematian ibu dan anak saat melahirkan meningkat.

“Begitupun jika angka kematian ibu dan anak saat melahirkan meningkat. Saya tidak mau tahu, pokoknya kinerja dari lembaga-lembaga kesehatan di Purwakarta harus maksimal di berbagai lini,” ujarnya.

Sumber: tribunnews.com

SEBAGAI bentuk dukungan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, Pemkot Bandung menghadirkan dua Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Ramah Disabilitas.

Kedua Puskesmas Ramah Disabilitas tersebut, yaknu UPT Puskesmas Salam Kelurahan Cihapit dan UPT Puskesmas Pasirkaliki. 

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, keberadaan dua puskesmastersebut, menjadi bukti komitmen Pemkot Bandung memberikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi semua masyarakat tidak terkecuali penyandang disabilitas. Terlebih sejak 2017 lalu, kota yang berjuluk “Parisj Van Java”ini, mencanangkan diri sebagai kota inklusi.

“Ini adalah bukti Pemkot Bandung peduli hak kaum disabilitas sehingga hak kesehatan pun dipenuhi,” ungkapnya usai meresmikan Puskesmas Ramah Disabilitas di UPT Puskesmas Salam, Kelurahan Cihapit, Kota Bandung, Senin (12/11/2018). 

Menurutnya, setelah peresmian dua layanan kesehatan tingkat pertama ini, Pemkot Bandung akan mengupayakan 80 Puskesmas yang ada di kota kembang menjadi ramah disabilitas. Akan tetapi, dilakukan secara bertahap, mulai dari sisi infrastruktur hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM). 

“Harus bertahap karena ramah disabilitas bukan hanya soal guiding block (jalan pemandu) saja. Tapi tenaganya juga harus ada bisa jadi interpreter. Teman-teman di dua Puskemas ini pun begitu, sudah dilatih terlebih dahulu,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita menjelaskan, Puskesmas Ramah Disabilitas merupakan Puskesmas yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penyandang disabilitas. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya telah mempersiapkan fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Seperti guiding block atau jalan pemandu tunanetra, ram atau tangga landai untuk tunadaksa, handle atau pegangan tangan, penempatan huruf braille di loket pendaftaran maupun loket obat. 

“Kami mengharapkan setiap tahun ada (penambahan jumlah) Puskesmas Ramah Disabilitas. Tujuannya agar penyandang disabilitas dapat secara mandiri datang ke puskesmas tanpa pendamping,” katanya. 

Disinggung terkait SDM, lanjutnya, pihaknya telah melatih para Tenaga Pendamping Disabilitas (Gapentas) dari dua puskesmas. Dimana materi pelatihannya yaitu membaca menulis huruf braile, bahasa isyarat, dan sensitivitas untuk tunanetra. 

“SDM juga perlu dipersiapkan  sehingga penyandang disabilitas yang datang bisa berkomunikasi aktif dengan petugas kami,” ujarnya.

Kepala UPT Puskesmas Salam, Liawaty Tarigan menuturkan sebanyak 100-150 pasien per hari datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Khusus untuk penyandang disabilitas, baru 2-3 orang per hari dan kebanyakan pasien yang datang dari luar wilayah kecamatan. 

“Secara infrastruktur sudah memadai. Dinamakan Ramah Disabilitas ini kan harus ramah untuk tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus),” tambahnya.

Sumber: galamedianews.com