PEKALONGAN - Sembilan puskesmas di Kota Pekalongan lolos akreditasi pelayanan kesehatan.

Diketahui pada 2017 terdapat enam puskesmas yang lolos akreditasi.

Sedangkan pada 2018, tiga puskesmas lainnya mengikuti seleksi akreditasi.

Tiga puskesmas yang mengikuti seleksi tersebut dinyatakan lolos akreditasi dan menambah jumlah yang telah terakreditasi di Kota Batik itu.

Kepala Dinkes Kota Pekalongan Slamet Budiyanto menjelaskan, sembilan puskesmas yang terakreditasi itu yaitu, Puskesmas Tirto, Puskesmas Tondano.

Lalu Puskesmas Buaran, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Pringrejo, Puskesmas Pekalongan Selatan, Puskesmas Klego, Medono, dan Puskesmas Kramatsari.

“Puskesmas tersebut mendapat sertifikat dan diserahkan Wali Kota Pekalongan,” paparnya di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Rabu (10/4/2019).

Selain penyerahan sertifikat akreditasi, dikatakan Slamet, Pemkot Pekalongan juga menyerahkan piagam penghargaan kepada lima Kelurahan Siaga Aktif Mandiri.

“Kelurahan Sapuro Kebulen, Setono, Kauman, Kalibaros, dan Tirto, yang mendapatkan piagam Kelurahan Siaga Aktif Mandiri. Piagam diberikan karena kesehatan masyarakatnya baik serta ditunjang peran masyarakat dan lembaga keswadayaaannya,” ujarnya.

Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz menuturkan, Dinkes Kota Pekalongan sudah memaksimalkan upaya untuk mencapai semua indikator kesehatan.

Namun, masih perlu dilakukan sinergitas dari berbagai stakeholder.

“Kota Pekalongan menempatkan kesehatan pada prioritas kedua setelah pendidikan, tentunya mulai dari tataran keluarga, kelurahan, kecamatan, dan kota harus melakukan upaya-upaya gerakan hidup,” tambahnya. (Budi Susanto)

Sumber: tribunnews.com

Lingga - Sebanyak tiga puskesmas di Kabupaten Lingga, tahun 2019 ini akan kembali mengikuti program akreditasi. Ketiga puskesmas tersebut yakni, Puskesmas Posek, Lanjut dan Resang.

Sebelum memasuki proses akreditasi tersebut, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lingga menggelar workshop audit internal dan tinjauan manajemen puskesmas terhadap ketiganya.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan tiga puskesmas lainnya yang akan melakukan re akreditasi di tahun 2020, yakni Puskesmas Dabo Lama, Raya dan Penuba.

“Tujuan kegiatan ini yang pertama untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pelaksanaan program peningkatan mutu,” kata Plt Kepala DKPPKB Lingga, dr Asri Wijaya melalui Kepala seksi (Kasi) Pelayanan Kesehatan, Ahmad Mudlofir kepada Batamnews.co.id, Minggu (7/4/2019).

Lanjut dia, adapun tujuan lainnya yakni, memberikan pemahaman kepada peserta sehingga mampu melaksanakan audit internal dan rapat tinjauan manajemen. Kemudian, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan audit internal dan tinjauan manajemen.

“Out put yang diharapkan pada kegiatan ini, yaitu diperolehnya tenaga kesehatan yang kompeten sebagai perpanjangan tangan DKPPKB Lingga untuk melaksanakan audit internal dan rapat tinjauan manajemen di puskesmas masing-masing,” ujarnya.

Mudlofir menjelaskan, latarbelakang dari dilaksanakannya audit internal ini yaitu, pelayanan kesehatan di puskesmas harus dikelola dengan baik dengan memastikan institusi pelayanan memberikan pelayanan yang bermutu serta sebagai wujud akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas berbagai laporan masyarakat.

“Jadi, audit internal ini merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas, yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan standar, kriteria, atau target yang ditetapkan,” ucapnya.

Diketahui, kegiatan yang diisi oleh narasumber dari Dinkes Provinsi Kepri, Irwan Eka Saputra ini akan berlangsung selama tiga hari. Mulai hari ini, Minggu (7/4/2019) hingga Selasa (9/4/2019).

(ruz)

Sumber: batamnews.co.id

BANTUL – Berlatarbelakang dari keprihatinan pada beberapa kasus penyakit yang masih banyak ditemukan di kawasan sekitarnya, Puskesmas Piyungan melaunching lima program inovasi. Dari sekian banyak program tersebut, dua program terkonsentrasi pada tingginya angka penderita hipertensi dan banyaknya temuan warga gangguan jiwa.

“Permasalahan dari kasus Hipertensi di masyarakat adalah hanya ada 10 persen dari total penderita hipertensi yang mau berobat. Lainnya tidak berobat. Ini merupakan keprihatinan mengingat jika tidak rutin dicek dan dipantau kesehatannya maka bisa berbahaya,” jelas Kepala Puskesmas Piyungan, dr Seta Nurhayati M kepada KRJOGJA.com saat Gebyar Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) , Peringatan Hari TB Sedunia dan Launching 5 Program Inovasi Puskesmas, Minggu (7/4/2019) di kompleks Balai Desa Sitimulyo Piyungan.

dr Seta kemudian mendorong masyarakat untuk saling menggugah kesadarannya selalu melakukan cek kesehatan secara teratur. Hal lain yang menjadi konsentrasi Puskesmas Piyungan yakni banyaknya ditemukan warga pengidap gangguan jiwa di masyarakat melalui peran kader kesehatan. Dari data di Puskesmas Piyungan ada sekitar 248 warga pengidap gangguan jiwa yang membutuhkan penanganan dan pendampingan.

Lima program inovasi yang diluncurkan yakni Dewa Risti (Deteksi Awal Resiko Tinggi Ibu Hamil), Gardu Kelola (Gerakan Terpadu Kelompok Pengelola Lansia), Pinggang Wader Mas (Pendampingan Orang dengan Gangguan Jiwa bersama Kader dan Masyarakat), Gertak Chinta (Gerakan Serentak Cegah Hipertensi Kita)  dan Situs Payak (Strategi Eliminasi TB Puskesmas Bersama Masyarakat Piyungan). Adapun dalam program Germas dan program inovasi ini melibatkan 200 kader kesehatan di tiga desa  Kecamatan Piyungan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P) Dinkes Bantul, dr Fauzan menambahkan deklarasi ini menguatkan kembali dan mensosialisasikan secara efektif gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) termasuk program Stop Buang Air Besar (BAB) di sembarang tempat dan program kesehatan lain.

“Memang kasus BAB di sembarang tempat sudah banyak berkurang meski demikian masih saja satu dua warga melakukan. Dari sisi kesehatan, kotoran manusia yang ada di sembarang tempat menjadi sumber penyebaran penyakit,” jelas Fauzan.

Selain terkait PHBS, Fauzan juga menyinggung mengenai kasus Tuberkolosis (TBC). Kasus TBC di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi sedunia. Semakin banyak temuan kasus TBC maka semakin bagus karena kesadaran warga dalam memeriksakan diri.

“Tetapi masih banyak yang belum paham bila batuk lebih dari dua minggu hendaknya memeriksakan dahak. Nah periksa dahak di masyarakat masih rendah. Padahal fasilitas yang diberikan pemerintah dalam menanggulangi TB sudah cukup beragam,” tambah Fauzan.

Pemeriksaan TB sudah dapat dilakukan di puskesmas tidak harus di RS. Selain itu penderita positif TB tidak hanya diberikan obat saja tetapi diberikan makanan tinggi gizi dan protein supaya daya tahan tubuhnya meningkat. (Aje)

Sumber: krjogja.com

SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak lama lagi akan memfungsikan pelayanan di Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di kawasan Madani, Suku Anak Dalam (SAD) yang dibangun 2017 lalu.

Pada 2017 lalu, Dinas Kesehatan telah membangun Dua Pustu di kawasan SAD. Pelayanan pembantu ini diharapkan bisa memberikan layanan kesehatan bagi SAD.

“Kita harapkan pelayanan ini dapat membantu bagi SAD untuk berobat di Pustu,” kata Adnan, Kepala Dinas Kesehatan Sarolangun.

Jika pada dua pustu itu sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarananya, seperti obat-obatan lengkap, serta sumber daya manusia (SDM) berupa petugas perawat ataupun bidan.

“Untuk obat cukup, begitu juga petugas perawat dan bidan sudah siap bekerja. Jadi Pustu ini bisa perpanjang tangan dari Puskesmas,” katanya.

Dengan kebutuhan kesehatan yang cukup tinggi, mereka (SAD) yang merasa kurang sehat bisa langsung mendatangi Pustu.

Menurutnya, rerata warga SAD memang rawan kesehatan pada sistem pencernaannya terganggu dan kurangnya menjaga kebersihan.

2 Puskesmas Pembantu Segera Difungsikan di Pemukiman Madani Suku Anak Dalam, di Sarolangun (Wahyu/Tribun Jambi)

Sumber: tribunnews.com

Sampang – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Agus Mulyadi, mengungkapkan dana kapitasi pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini mencapai Rp 47.325.504.000. Rabu (27/3/2019).

Dana miliaran yang digelontarkan pemerintah pusat itu dialokasikan bagi 21 puskesmas di Sampang digunakan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

“Dana kapitasi pada program JKN FKTP tahun ini sama seperti tahun lalu,” kata Agus.

Dirinya menjelaskan, dana kapitasi yang diterima puskesmas menyesuaikan dengan jumlah peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Selain itu, lanjut Agus, ada dua pelayanan yang diberikan puskesmas. Yakni, kapitasi dan nonkapitasi.

Pelayanan kapitasi meliputi pelayanan rawat jalan pertama, obat, dan pelayanan laboratorium tingkat pertama. Kemudian, nonkapitasi meliputi pelayanan rawat inap dan persalinan.

“Semisal begini ada 10 pasien dirawat inap, maka puskesmas berhak mengklaim 10 pasien tersebut, proses klaim ke BPJS Kesehatan harus diajukan tidak lebih dari tiga bulan,” ungkapnya.

Agus mengaku bahwa selama ini realisasi dana kapitasi JKN FKTP tidak ditemukan kendala. Hanya pada tahun 2017 lalu program tersebut sempat ada permasalahan yang disebabkan sistem aplikasi.

Berikut rincian 21 puskesmas yang menerima dana kapitasi :

Puskesmas Sreseh Rp 1.610.496.000

Puskesmas Torjun Rp 2.063.984.000

Puskesmas Pangarengan Rp 1.095.666.000

Puskesmas Kamoning Rp 2.681.928.000

Puskesmas Banyuanyar Rp 2.350.152.000

Puskesmas Camplong Rp 2.808.000.000

Puskesmas Tanjung Rp 1.721.016.000

Puskesmas Omben Rp 2.764.944.000

Puskesmas Jrangoan Rp 1.431.870.000

Puskesmas Kedungdung Rp 2.539.008.000

Puskesmas Banjar Rp 3.687.840.000

Puskesmas Jrengik Rp 2.407.020.000

Puskesmas Tambelengan Rp 2.646.792.000

Puskesmas Banyuates Rp 2.119.824.000

Puskesmas Bringkoning Rp 1.890.864.000

Puskesmas Robatal Rp 3.526.344.000

Puskesmas Karang Penang Rp 3.864.600.000

Puskesmas Ketapang Rp 2.261.880.000

Puskesmas Bunten Barat Rp 1.752.894.000

Puskesmas Batulengir Rp 1.436.184.000

Puskesmas Tamberu Barat Rp 660.198.000

Sumber: mediamadura.com